INI DIA NEGARA BERSIH BEBAS DARI KORUPSI

Umum

Pratik korupsi menjadi hal yang selalu membawa dampak tidak baik bagi suatu negara. Tindakan pelanggaran hukum yang sudah masuk dalam kategori Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa ini terbukti masih banyak dilakukan oleh oknum-oknum tertentu tanpa peduli dengan dampaknya kepada negara dan masyarakat.

Korupsi pada akhirnya masih menjadi persoalan dunia. Belum ada negara yang benar-benar terbebas darin tindak kejahatan ini, bahkan dua pertiga negara-negara di dunia memilik tingkat korupsi akut sehingga banyak negara-negara di dunia yang berupaya untuk meminimalisir tindakan korupsi di negaranya.

Transparansi Internasional sejak tahun 1995 menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi ( IPK ) setiap tahunnya, untuk mengurutkan negara-negara berdasarkan persepsi warganya terhadap korupsi di jabatan publik dan politik. Jika skor IPK mendekati angka 0, maka mengindikasikan suatu negara sangat korup. Sebaliknya jika IPK mendekati angka 100, maka negara tersebut semakin bersih dari tindakan korupsi.

Nah, ada beberapa negara yang bisa melakukan berbagai upaya untuk menekan tindakan korupsinya hingga serendah mungkin dan berikut daftarnya.

Denmark

Denmark tak pernah tergeser posisinya sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia, bahkan sejak 2012 silam. Walaupun di tahun 2018, IPK negara ini mencapai angka 88 sehingga lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 90. Namun hal ini dikarenakan adanya skandal pencucian uang Danske Bank yaitu bank pemberi pinjaman terbesar di negara tersebut.

Lalu, apa kunci sukses Denmark dalam meminimalisir korupsi di negaranya? Jawabannya adalah kemerdekaan Pers, anggaran belanja negara bebas diakses oleh publik, pejabat publik yang berintegritas tinggi dan terpercayanya sistem peradilan negara. Adapula yang mengatakan bahwa Denmark memiliki sistem politik yang relatif menjamin mekanisme check and balance antara badan legislatif dan eksekutif. Inilah yang membuat kontrol publik terhadap lembaga politik cukup kuat.

Finlandia

Negara Skadinavia ini juga merupakan negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. dengan skor IPK 85 membuatnya menjadi salah satu negara yang sukses menekan tindakan korupsi di negaranya. Keberhasilannya ini tidak terletak pada tindakan atau perbaikan parsial untuk mencegah korupsi, namun menciptakan tatanan sosial yang tidak memberi tempat pada korupsi.

Sehingga dalam hal ini, kesadaran anti-korupsi bisa bertumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara bersama dengan mekanisme pencegahan yang juga berlaku dalam hal penunjukan standar pejabat publik, penggunaan open data di semua intitusi dan layanan publik serta lainnya.

Selandia Baru

Selandia Baru ini adalah saingan dari Denmark dalam hal menjadi negara paling bebas dari tindakan korupsi. Hebatnya, bahkan sejak 1995, Selandia Baru tidak pernah keluar dari lima besar. Di tahun 2019 saja, IPK Selandia Baru adalah 87. Agak menurun dibandingkan sebelumnya karena kasus penyuapan NZTA, agensi transportasi di negara itu.

Dan, apa kunci sukses Selandia Baru membuat tingkat korupsi di negaranya rendah? Selain ditopang oleh pejabat dan institusi yang memiliki integritas tinggi, masyarakat Selandia Baru juga memiliki sikap intoleransi yang begitu tinggi pada setiap tindakan korupsi.

Yang menarik adalah IPK Selandia baru berjalan beriringan dengan Indeks Kesehatan Demokrasi di negara itu. Bahkan, data di tahun 2017 menunjukan bahwa Selandia Baru memiliki Indeks Kesehatan Demokrasi yang membawanya menempati 4 besar negara paling sehat Demokrasinya di dunia.

Swedia

IPK Swedia berada diangka 85 menurut data pada tahun 2018. Seperti negara Skandinavia lainnya, institusi di Swedia memiliki integritas tinggi, bekerja dengan sangat baik dan terbuka terhadap sorotan publik, bahkan kemerdekaan pers terjamin. Untuk diketahui, level keanggotaan Serikat Buruh di Swedia mencapai 71 persen.

Di Swedia, jabatan politik bukan menjadi tempat penghidupan, karenanya negera ini disebut yang paling makmur dan berbahagia di muka bumi karena gaji pejabat tidak ada bedanya dengan masyarkat biasa. Anggota DPR Swedia tidak memiliki tunjangan atau hak istimewa, mobil pribadi, rumah dinas dan tunjangan lainnya.